Aku, Rasa, dan Logika

Pada hari Kamis, 24 mei 2007, saya (Popon Saadah) berkesempatan berbincang-bincang dengan guru besar UPI Prof. Dr. Iskandarwassid, MPd. di Kantor SAI (Sektor Audit Internal) UPI Bandung.
Topik Perbincangan sengaja saya arahkan pada masalah yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu tentang UN (Ujian Nasional).
Iskandarwassid yang juga seorang sastrawan dan pernah mendapat hadiah sastra Rancage, berpendapat sebagai berikut.

Tanya: Bagaimana pendapat Bapak tentang UN?

Jawab: Menurut saya lebih baik tidak ada ujian nasional. Dalam hal ini pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya. Di satu sisi pemerintah ingin menjalankan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk melaksanakan kebijakan masing-masing, di sisi lain pemerintah masih ingin ikut campur dengan mengadakan test yang soalnya bersumber dari pusat. Kalau mau seperti itu, kenapa tidak kembali saja sepenuhnya ke jaman ketika semuanya diatur oleh pusat atau sentralistik.

T: Dalam bidang pendidikan, sistem mana yang lebih unggul, apakah sentralistik atau otonomi daerah seperti sekarang ini?

J: Kalau pelaksanaannya sesuai aturan dan konsisten, jelas lebih unggul sistem sekarang. Karena dengan adanya kewenangan tiap daerah untuk melaksanakan kebijakana masing-masing, akan muncul pula dampak positif. Seperti, bila seorang bupati di suatu daerah mempunyai banyak perhatian pada pendidikan masyarakatnya, tidak menutup kemungkinan akan terwujud peningkatan pendidikan yang pesat di daerah tersebut.

T: Dampak negatif adanya UN?

J : Salah satunya saja ya, bila UN masih dijadikan standar mutu pendidikan, pada akhirnya sekolah-sekolah di mana pun berada akan mempunyai pola pikir yang sama. Segala bentuk kegiatan belajar mengajar akan selalu mengarah pada UN, segala proses belajar mengajar di sekolah akan selalu berorientasi pada soal yang akan keluar pada ujian nasional. Materi pelajaran akan dikemas sedemikian rupa dan tujuannya hanya satu, yaitu supaya para siswa bisa menjawab soal-soal yang terdapat pada UN. Betul kan? Untuk apa mengajar dengan metode yang lain bila tidak bisa menjawab soal-soal UN? Nah bagaimana pendidikan kita bisa maju bila hal seperti ini terjadi?
(more…)

Oleh A. Chaedar Alwasilah

Pada tahun 1951 UNESCO melalui forum pakar pendidikan mengeluarkan fatwa global bahwa pendidikan seyogyanya disampaikan dengan medium bahasa ibu mengingat tiga alasan. Pertama, secara psikologis, siswa memiliki kelekatan emosional terhadap bahasa ibu; kedua, secara sosiologis, bahasa ibu dipergunakan secara produktif di luar kelas dan dalam keluarga; ketiga, secara edukatif, pengetahuan akan mudah dicerna oleh siswa manakala disajikan melalui bahasa yang telah diakrabinya.
Dalam kehidupan sehari-hari bahasa sering digembar-gemborkan sebagai perkakas berpikir. Semakin banyak perkakas, semakin beragam kegiatan. Analoginya, semakin banyak siswa yang menguasai bahasa, semakin cerdaslah mereka. Orang yang menguasai banyak bahasa lebih mampu memaknai dunia. Kesimpulan ini sudah lama diyakini oleh pakar pendidikan dan pakar bahasa seperti yang disarankan oleh UNESCO. Sayangnya, mayoritas pendahulu republik ini adalah politisi dan pahlawan yang kurang memahami politik pendidikan. Wajar bila di republik ini kita sulit menemukan negarawan atau politisi yang mementingkan pendidikan.
Sebagai bangsa, tampaknya kita sudah kebal terhadap hujatan—dan memang sejalan dengan kenyataan—bahwa pendidikan nasional kita sangat jelek, bahkan tertinggal oleh Vietnam, padahal pendidikan merupakan institusi terampuh untuk mengubah kinerja bangsa. Artinya, daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan daya saing (SDM) negra-negara Asia lainnya. Artinya, system pendidikan nasional yang selama ini menggunakan pengantar bahasa Indonesia (BI) gagal mencerdaskan bangsa. Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional berulang kali mengkritik bahwa pelajaran BI cenderung membosankan. (more…)