Aku, Rasa, dan Logika

Oleh A. Chaedar Alwasilah

Pada tahun 1951 UNESCO melalui forum pakar pendidikan mengeluarkan fatwa global bahwa pendidikan seyogyanya disampaikan dengan medium bahasa ibu mengingat tiga alasan. Pertama, secara psikologis, siswa memiliki kelekatan emosional terhadap bahasa ibu; kedua, secara sosiologis, bahasa ibu dipergunakan secara produktif di luar kelas dan dalam keluarga; ketiga, secara edukatif, pengetahuan akan mudah dicerna oleh siswa manakala disajikan melalui bahasa yang telah diakrabinya.
Dalam kehidupan sehari-hari bahasa sering digembar-gemborkan sebagai perkakas berpikir. Semakin banyak perkakas, semakin beragam kegiatan. Analoginya, semakin banyak siswa yang menguasai bahasa, semakin cerdaslah mereka. Orang yang menguasai banyak bahasa lebih mampu memaknai dunia. Kesimpulan ini sudah lama diyakini oleh pakar pendidikan dan pakar bahasa seperti yang disarankan oleh UNESCO. Sayangnya, mayoritas pendahulu republik ini adalah politisi dan pahlawan yang kurang memahami politik pendidikan. Wajar bila di republik ini kita sulit menemukan negarawan atau politisi yang mementingkan pendidikan.
Sebagai bangsa, tampaknya kita sudah kebal terhadap hujatan—dan memang sejalan dengan kenyataan—bahwa pendidikan nasional kita sangat jelek, bahkan tertinggal oleh Vietnam, padahal pendidikan merupakan institusi terampuh untuk mengubah kinerja bangsa. Artinya, daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan daya saing (SDM) negra-negara Asia lainnya. Artinya, system pendidikan nasional yang selama ini menggunakan pengantar bahasa Indonesia (BI) gagal mencerdaskan bangsa. Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional berulang kali mengkritik bahwa pelajaran BI cenderung membosankan.

Melirik Pendidikan Pesantren
Sistem pendidikan nasional sekarang ini pada mulanya dibangun oleh pemerintah kolonial untuk mendidik kaum pribumi supaya menjadi pegawai mereka. Jauh sebelum penjajah datang, telah berkembang lembaga pendidikan pesantren yang telah bejasa mencerdaskan bangsa. Melalui pesantren, pendidikan agama khususnya, terus berkembang hingga kini, dan insya Allah hingga akhir zaman! Alumnus pesantren tampil di tengah masyarakat sebagai guru dan pemimpin nonformal yang berjasa dalam upaya mencerdaskan dan mengelola bangsa. Tak dapat dibayangkan bagaimana nasib bangsa ini tanpa kehadiran pesantren. Bukankah pendidikan nasional gagal terus? Sementara itu, jarang terdengar hujatan mengenai kegagalan pendidikan pesantren!
Diperkirakan, sekarang ini di Jawa Barat terdapat 2.969 pesantren dengan jumlah santri sekitar 1.414 orang. Lebih dari 50 % di antaranya menggunakan bahasa Sunda (BS) sebagai bahasa pengantar (lihat artikel “Pesantren dalam Wacana Renaisans Sunda,” oleh Zulkifli Yahya, PR, 15-4-2002). Para santri lazim ngalogat, yaitu menuliskan padanan kosakata Sunda dengan huruf Arab (Arab Melayu) untuk kosa kata Arab pada spasi sempit antar baris. Usai ngalogat, sang kiai menjelaskan atau memberikan interpretasi dan bertanya jawab dengan santrinya dalam BS.
Melihat fenomena ini, kita dapat mengatakan BS akan tetap hidup dan dipertahankan di pesantren. Sejarah pendidikan pesantren menjadi saksi bahwa BS memiliki vitalitas tinggi sebagai medium pembelajaran tata bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hukum, logika, dan filsafat Islam. Memang, di pesantren tidak ada pelajaran matematika, tetapi pemahaman mengenai ilmu pembagian harta pusaka dan ilmu falak sesungguhnya menyaratkan penguasaan matematika terapan. Di atas semua itu, kepada para santri, pendidikan agama dan moral diteladankan melalui BS. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pesantren lebih berjasa dari pada sekolah umum dalam pelestarian BS.

Pendidikan SD Melalui Bahasa Sunda
Bila pesantren berhasil mencetak para intelektual dan pemimpin nonformal dalam masyarakat, mengapa kita tidak berani menggunakan BS sebagai bahasa pengantar pendidikan, khususnya di sekolah dasar (SD)? Untuk menjawabnya, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Pertama, mayoritas penduduk Jawa Barat, yang jumlahnya sekitar 23 juta itu, tinggal di pedesaan dan menggunakan BS sebagai medium komunikasi sehari-hari. Di antara jumlah itu tercatat ada 5.325.030 siswa SD (Statistik Pendidikan Nasional, 2000), dan mereka akan lebih mudah mencerna informasi melalui bahasa yang sangat diakrabinya.
Kedua, menurut statistik, rata-rata lama pendidikan penduduk Jawa Barat pada tahun 1999, adalah 6.8 tahun (lihat Indonesian Human Development Report, 2001). Artinya, peningkatan kualitas pendidikan harus berfokus pada SD dan SMP. Dipastikan bahwa mayoritas SD ( sekitar 25.445 buah) dan SMP (sekitar 2.602 buah) ada di daerah pedesaan. Artinya, pengguanaan BS sebagai bahasa pengantar pendidikan akan sangat berpihak (baca: menguntungkan secara linguistik dan psikologis) kepada masyarakat desa yang selama ini terpinggirkan dalam pendidikan nasional kita.
Ketiga, selama ini para pembela BS menghawatirkan matinya BS karena minimnya waktu bagi pengajaran BS, yakni dua jam perminggu di SD dan SMP. Kalau saja BS dipakai sebagai bahasa pengantar pendidikan, kekhawatiran seperti itu tidak perlu didengungkan lagi. Alokasi waktu lebih baik dipakai untuk memperkenalkan budaya Sunda, khususnya karawitan dan seni Sunda lainnya.
Kegagalan pengajaran BS di SD selama ini terjadi antara lain karena guru lebih menitikberatkan penguasaan aspek kebahasaan. Seringkali anak SD di kota dipaksa mempelajari kosa kata yang “tidak bersahabat” seperti ngahuma, paraseuneu, parako, etem, balincong, dsb. Mungkin para penulis bahan ajar bermaksud mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda. Alasan ini sesungguhnya tidak kuat dan bertentangan dengan prinsip belajar bahasa. Siswa hanya menguasai kosa kata “asing” secara verbal dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Akan jauh lebih efisien jika guru mewajibkan murid untuk membaca teks fiksi ataupun non fiksi yang disiapkan untuk usia SD dalam BS dan melaporkan hasil pembacaannya baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan kata lain, belajar menggunakan BS dalam konteksnya jauh lebih bermakna dari pada menguasai kosa kata yang terlepas dari konteksnya. Lemahnya apresiasi terhadap saastra Indonesia di kalangan siswa dewasa ini juga antra lain disebabkan oleh lemahnya apresiasi terhadap sastra dalam bahasa ibunya, yaitu sastra Sunda.

Perlunya Sekolah Eksperimen
Doktrin literasi yang mendua sejak tahun 1950-an menekankan bahwa kemampuan baca tulis (literasi) adalah langkah pertama untuk membebaskan masyarakat miskin dan tidak perpendidikan dari kebodohan, penyakit dan kelaparan. Dengan demikian, pendidikan pada SD sesungguhnya harus menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan. Meningkatnya tahap literasi akan berkolerasi secara positif dengan meningkatnya kesehatan, gizi, perumahan, kesempatan kerja, dan pendapatan.
Keraguan berbagai pihak untuk menggunakan BS sebagai bahasa pengantar pendidikan dipicu oleh beberapa hal. Pertama, pada masa rezim Orba, pemerintahan sangat sentralistis sehingga pemerintah daerah tidak berani mengambil resiko dicurigai melawan pemerintah pusat. Politik Orba selama 30 tahun terakhir mengebiri pengembangan bahasa-bahasa daerah dan budayanya secara perlahan tapi pasti. Kebijakan ini melemahkan vitalitas BS sebagai alat bernalar.
Kedua, BS dan bahasa daerah pada umumnya dianggap tidak mapu menjadi medium sains dan teknologi, padahal dalam pendidikan di pesantren BS terbukti mampu menjadi medium pengajaran moral, filsafat, dan pendidikan pada umumnya. Sikap a priori pada sebagian besar penutur BS semacam ini perlu dikoreksi. Untuk menguji kebenarannya, perlu dilakukan penelitian longitudinal dengan memilih beberapa SD sebagai kelas eksperimen dengan memakai BS sebagai bahasa pengantar pendidikan untuk dibandingkan prestasinya dengan SD lain yang tidak menggunakan BS sebagai bahasa pengantar.
Sekarang ini pemerintah daerah sedang memetakan Rencana Pembangunan Regional Makro Pendidikan Jawa Barat. Diberlakukannya otonomi daerah merupakan peluang untuk menata system pendidikan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan budaya setempat. Pembangunan dalam pengertian modern diniati untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat—bukan sebagian masyarakat—dengan prioritas pada kelompok termiskin, wanita, dan kalangan yang terpinggirkan.
Kebijakan pembangunan dalam konteks Indonesia yang rural dan agrikultural pada akhirnya harus memberdayakan rakyat di pedesaan sehingga bisa tampil sebgai pelaku perubahan. Kebijakan dan kebudayaan nasional yang sentralistis dengan orientasi pembangunan fisik dan industri selama dua rezim terakhir terbukti gagal. Alternatif yang layak diuji coba adalah pendekatan budaya lokal, antara lain dengan menjadikan BS sebagai bahasa pengantar pendidikan pada tingkat SD, khususnya di daerah pedesaan yang dalam sejarah kebangsaan selama ini hampir selalu terpinggirkan.

(Dikutip dari Pokoknya Sunda, karya A Chaedar Alwasilah)