Pendapat Seorang Tokoh Pendidikan Mengenai Ujian Nasional
Pada hari Kamis, 24 mei 2007, saya (Popon Saadah) berkesempatan berbincang-bincang dengan guru besar UPI Prof. Dr. Iskandarwassid, MPd. di Kantor SAI (Sektor Audit Internal) UPI Bandung.
Topik Perbincangan sengaja saya arahkan pada masalah yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu tentang UN (Ujian Nasional).
Iskandarwassid yang juga seorang sastrawan dan pernah mendapat hadiah sastra Rancage, berpendapat sebagai berikut.
Tanya: Bagaimana pendapat Bapak tentang UN?
Jawab: Menurut saya lebih baik tidak ada ujian nasional. Dalam hal ini pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya. Di satu sisi pemerintah ingin menjalankan desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk melaksanakan kebijakan masing-masing, di sisi lain pemerintah masih ingin ikut campur dengan mengadakan test yang soalnya bersumber dari pusat. Kalau mau seperti itu, kenapa tidak kembali saja sepenuhnya ke jaman ketika semuanya diatur oleh pusat atau sentralistik.
T: Dalam bidang pendidikan, sistem mana yang lebih unggul, apakah sentralistik atau otonomi daerah seperti sekarang ini?
J: Kalau pelaksanaannya sesuai aturan dan konsisten, jelas lebih unggul sistem sekarang. Karena dengan adanya kewenangan tiap daerah untuk melaksanakan kebijakana masing-masing, akan muncul pula dampak positif. Seperti, bila seorang bupati di suatu daerah mempunyai banyak perhatian pada pendidikan masyarakatnya, tidak menutup kemungkinan akan terwujud peningkatan pendidikan yang pesat di daerah tersebut.
T: Dampak negatif adanya UN?
J : Salah satunya saja ya, bila UN masih dijadikan standar mutu pendidikan, pada akhirnya sekolah-sekolah di mana pun berada akan mempunyai pola pikir yang sama. Segala bentuk kegiatan belajar mengajar akan selalu mengarah pada UN, segala proses belajar mengajar di sekolah akan selalu berorientasi pada soal yang akan keluar pada ujian nasional. Materi pelajaran akan dikemas sedemikian rupa dan tujuannya hanya satu, yaitu supaya para siswa bisa menjawab soal-soal yang terdapat pada UN. Betul kan? Untuk apa mengajar dengan metode yang lain bila tidak bisa menjawab soal-soal UN? Nah bagaimana pendidikan kita bisa maju bila hal seperti ini terjadi?
T: Solusi terbaik menurut Bapak?
J: Saya kira pemerintah harus mau mendengar saran dan keluhan rakyatnya, bahwa kebijakan pemerintah itu tidak selamanya benar. Barangkali maksud pemerintah melaksanakan UN itu tujuannya untuk mengontrol dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Tapi masalahnya, yang diujikan adalah tiga mata pelajaran, lalu pelajaran yang lainnya berfungsi sebagai apa? Saya kira jalan terbaik adalah, berilah kebebasan kepada masing-masing daerah untuk melaksanakan ujian mandiri. Tapi kontrol tetap dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara mengawasi jalannya program pendidikan. Adapun bentuk pengawasan itu tidak selalu harus berupa Ujian Nasional. Tapi bisa berupa pemeriksaan kontinyu pada intansi-instansi pendidikan. Dan pengawasan tidak pula harus melibatkan banyak orang, cukup memanggil kepala dinasnya yang bertanggung jawab pada maju mundurnya pendidikan di daerahnya.
T: Jadi lebih jauhnya, selama berorientasi pada Ujian Nasional, para siswa tidak bisa diarahkan untuk berpikir holistik, ya pak?
J: Tidak mungkin. Bentuk-bentuk soal seperti pada UN tidak bisa pula digunakan untuk pelajaran apresiasi sastra.
T: Barangkali yang sangat membantu adalah program bimbel (bimbingan belajar) yang menjamur saat ini. Pungsi Bimbel menurut Bapak?
J: Saya kira bagus-bagus saja untuk melatih para siswa, biar mereka terlatih dalam hal membaca soal dan berpikir praktis. Latihan membaca soal dengan baik itu penting. Bimbel biasanya juga melatih siswa untuk belajar mandiri, dan percaya diri. Sebab metode yang diterapkan biasanya agak beda dengan di sekolah.
T: Bila seorang siswa sudah mempunyai prestasi dan potensi dalam dirinya, mungkinkah dia tidak akan melirik Bimbel?
J : Saya kira tetap mereka akan tertarik untuk masuk Bimbel. Justru kalau kita perhatikan para siswa yang seperti itu yang lebih berminat memasuki Bimbel. Barangkali hal ini berkaitan erat dengan kekhawatiran para orang tua dan para siswa itu sendiri, kekhawatiran tidak lulus UN.
T: Ada sinyalemen bahwa menjamurnya Bimbel menandakan kegagalan pendidikan kita, sehingga harus dibantu dengan lembaga yang namanya Bimbingan Belajar. Betul?
J: Saya tidak setuju bila ada yang berpendapat demikian. Jangan cepat berkesimpulan. Kita harus menghargai usaha para pendidik selama ini di sekolah. Bimbingan Belajar hanya sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan tambahan. Selama ini kan tidak bisa dipastikan, siswa yang mengikuti bimbel berhasil dan tidak mengikuti bimbel tidak akan berhasil, ya kan?
T: Terakhir, menurut Bapak pendidikan kita sekarang ini mengalami kemajuan, mundur, atau stagnan?
J: Saya belum melihat kemajuannya. Tapi bila melihat anggaran, sudah banyak dana yang dikeluarkan pemerintah, cuma sayangnya masih banyak orang yang berkepentingan. Artinya dana itu belum tepat sasaran.
